langsa – Mari Elka Kritik Mantan Menteri Keuangan, Mari Elka Pangestu, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dinilai tidak efektif dalam memperluas basis pajak nasional.
“Anda tidak bekerja dengan baik. Anda cuma berburu di kebun binatang, bukan di hutan belantara,” ucap Mari Elka, menyindir DJP di hadapan peserta diskusi yang terdiri dari ekonom dan pembuat kebijakan.
Baca Juga : Pramono Jawab Curhat Komeng soal Banjir di Jakarta tapi Jabar Disalahkan
“Kalau Anda terus mengejar yang sudah patuh, yang belum patuh akan tetap bebas. Itu artinya Anda tak kerja dengan benar,” lanjut Mari.
Kritik itu tidak datang dari sembarang tokoh. Mari Elka Pangestu merupakan ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Ia juga memiliki pengalaman di tingkat internasional, termasuk sebagai Direktur Pelaksana Kebijakan di Bank Dunia.
Ia juga menyarankan DJP agar bertransformasi digital secara menyeluruh, bukan hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga memperluas cakupan wajib pajak.
Saat ini, sistem perpajakan Indonesia masih sangat bergantung pada sektor formal dan korporasi besar.
Padahal, sektor UMKM, ekonomi digital, hingga influencer media sosial adalah kelompok yang pertumbuhannya pesat namun belum tergarap maksimal.
Mari menilai bahwa DJP masih “malas membuka hutan baru” dan lebih senang tinggal di zona nyaman “kebun binatang.”
Istilah itu menjadi viral karena menggambarkan dengan tepat betapa sempitnya strategi pemungutan pajak selama ini.
Tak lama setelah kritik itu disampaikan, perwakilan DJP memberikan tanggapan resmi, menyatakan bahwa mereka tidak tinggal diam dan sedang dalam proses perbaikan sistem.
DJP mengklaim bahwa digitalisasi sistem pajak sudah berjalan dan akan terus diperluas, termasuk dengan peluncuran Core Tax Administration System (CTAS).
Namun pernyataan tersebut tetap dinilai belum cukup menjawab kritik substantif yang disampaikan oleh Mari.
Banyak pengamat ekonomi sepakat dengan kritik Mari bahwa ekspansi basis pajak seharusnya menjadi prioritas utama.
Mereka menilai bahwa selama ini DJP cenderung
